AMP Kota Jember Menggelar Aksi Demo Peringati New York Agreement di Bundaran DPRD Jember

Masa Aksi AMP Kota Jember,(15/08/2020)

VOICE FOR MANY PEOPLE. Dilansir dari JEMBER, SUARALANI.com— Puluhan mahasiswa Papua di kabupaten Jember yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar aksi demonstrasi peringatan New York Agreement di bundaran DPRD Jember, Sabtu (15/8/2020).

15 Agustus 1962 merupakan dimana perjanjian New York Agrement antara Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat adalah ilegal tanpa melibatkan orang papua satupun padahal hal sengketa tersebut status politik Tanahnya mereka sendiri, Ujar Hamjeck Kogoya Kordinator Aksi Aksi. Dalam aksi itu, massa menuntut agar pemerintah Indonesia segera memberikan izin rakyat Papua Barat untuk melaksankan referendum, katanya.

salah satu Mahasiswa Papua Mindiles Kogoya dalam oratornya mengatakan bahwa, Refrendum adalah satu satunya jalan untuk mengeluarkan rakyat Papua dari diskriminasi dan pembunuhan, pemerkosaan, intimidasi, tegasnya.

Semua rakyat pro kemerdekaan papua menyakini ketika dilakukankan Referendum, adalah solusi demokratis bagi bangsa papua, yang tidak menerima sebagai kemerdekaan papua itu hanya para elit politik saat ini menduduki jabatan sebagai bupati DPRD dan pejabat lain maupun pendatang  yang sedang eksploitasi dan mencari nafkah di papua

“Indonesia harus mengakui papua barat sebagai bangsa yang pernah merdeka semenjak 1996, dan   Negara indonesia mengakui sebagai negara demokrasi (Indonesia)  berarti harus memberikan ruang demokrasi kepada bangsa papua untuk  mengadakan Referendum,” ujarnya.

Lebih lanjut Koordinator aksi  menambahkan, New York Agreement pada 15 agustus 1962 tentang proses masuknya Papua barat menjadi bagian NKRI yang diikuti oleh Indonesia, Belanda, dan Amerika merupakan perjajian ilegal serta rekayasa lantaran perwakilan orang Papua sendiri tidak terlibat dalam penentuan nasib Bangsa Papua pada waktu itu.

Masa Aksi sedang Long March ke Bundaran DPRD Jember Sabtu (15/08/2020)

Kemudian, seluruh rakyat dan mahasiswa papua juga menolak, perihal wacana perpanjangan masa UU otonomi khusus (otsus) untuk bumi cendrawasih yang telah dibahas sejak Januari 2020 lalu hingga hari ini.

Mindiles menambahkan Otsus selama ini tidak efektif karena implementasi tidak pernah dirasakan oleh rakyat Papua secara langsung. Karena UU Otsus otoritasnya berada di pusat.

Kami menilai adanya otsus hanya sebagai alat kepentingan elite politik Indonesia dan orang asli papua sendiri yang bekerja di dalam Pemerintahan.

Diakhir aksi mereka mengadakan teatrikal visualisasi Penentuan Pendapat Rakyat (Act of Free Choice) yang dinilai intimidatif dan penuh kekerasaan.

Adapun rilis yang mereka berikan pada aksi saat itu, mereka memiliki 13 tuntutan sebagai berikut :

1. Mendesak dan menuntut keras kepada Indonesia Segera mengakui diri atas kesalahan pelanggaran HAM berat di West Papua yang terjadi sejak tahun 1960’an sampai tahun 2020.

2. Segera meluruskan sejarah Papua Barat yang diklaim secara paksa oleh Indonesia terhadap Bangsa West Papua

3.Tutup seluruh perusahaan asing diseluruh West Papua termasuk Freeport.

5. Segera tarik seluruh militer organik dan non organik di teritorial west Papua.

6. Kami secara tegas menolak dan mengutuk keras elit politik Papua yang mengatasnamakan rakyat untuk agenda dialog dan perpanjangan otonomi khusus Jilid dua.

7. Bebaskan seluruh tahanan politikA antirasisme dan aktivis parpol dari seluruh Indonesia

8 . Membuka dan memberikan akses jurnalis lokal dan internasional diseluruh tanah Papua.

9. Segera cabut surat keputusan Droup – Out Mahasiswa Universitas Khairun Ternate karena menggelar aksi solidaritas terhadap rakyat Papua

10. Secara tegas menolak perpanjangan Otonomi Khusus Jilid 2.Dengan tegas bahwa pemerintah provinsi melalui DPRP dan MRP Provinsi Papua segera bubarkan pembentuk tim Pansus bertujuan untuk revisi UU Otsus Jilid dua ke Jakarta.

11. Tolak Relaksasi New York Agreement 15 Agustus 1962

12. Berikan Hak menentukan Nasib sendiri sebagai solusi demokratisasi bagi rakyat Papua

13.Indonesia sebagai Negara demokrasi segera membuat mekanisme Referendum.

Demikian pernyataan dibuat dibuat di Kota Jember, Mewakili Rakyat yang tertindas, Mewakili yang Melawan. (Cr-04). Hamjeck Kogoya Kordinator Aksi Demo Peringati New York Agreement di Bundaran DPRD kota Jember.

Jadwal Pembebasan Tiga Tapol Papua dari Rutan Kelas “Dua B” Balik Papan-Indonesia

Buthar Tabuni Kiri, Steven Itlay kanan, Agus Kossay Tengah

[VOICE FOR MANY PEOPLE] Jakrta Tgl 01/08/2020. dilansir dari salah satu Grup Mesengger “Bersatu Lawan Rasisme” yang mana dalam akun grup messenger tersebut, ada tulisan denagn judul “Informasi & Jadwal kebebasan ketiga orang tapol papua dari rutan kelas dua B Balik Papan”

INFORMASI & JADWAL PEMBEBASAN III ORANG TAPOL DARI RUTAN KELAS II B BALIK PAPAN – INDONESIA

Syukur Bagi Mu Tuhan, Atas Kasih dan Penyertaan Mu senantiasa kita di lindungi dalam Proses Hukum dan proses penahanan selama sepuluh – sebelas Bulan Penjara.

Dengan Penuh hormat dan kerendahan hati Kami sampaikan ucapan terima kasih yang dalam kepada Kualisi Pengacara Hukum Papua, Rakyat West Papua, Komponen Perjuangan bangsa west Papua, Solidaritas Masyarakat Indonesia dan Solidaritas masyarakat Internasional di seluruh belahan dunia yang mendukung kami tuju Orang Tahanan Politik selama sepuluh – sebelas Bulan dalam Rumah Tahanan Rutan di Kamintan Timur – Indonesia.

Buthar Tabuni, Steven Itlay, Agus Kossay

Setelah Menjalani Hukuman Selama sepuluh – sebelas Bulan Penjara kami telah dan akan bebas murni pada Bulan Agustus 2020 dari Rumah Tahanan kelas dua B Balik Papan – Indonesia. Berikut Daftar Perincian waktu bebas Untuk ketiga Orang Tapol ;

Nama: Bucthar Tabuni
Hukuman: sebelas Bulan Penjara
Jumlah Bebas: satu Orang
Dari: Rutan Kelas dua B balik papan
Hari/Tanggal: Selasa 04/08/2020

Nama: Steven Itlay
Hukuman: sebelas Bulan Penjara
Jumlah Bebas: satu Orang
Dari: Rutan kelas dua B balik Papan
Hari/Tanggal: Sabtu 80/08/2020

Nama: Agus Kossay
Hukuman: sebelas Bulan Penjara
Jumlah Bebas: satu Orang
Dari: Rutan kelas dua B balik Papan
Hari/Tanggal: Kamis 13/08/2020

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan Informasi Pembebasan Tapol dan ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak.

Tanah Dayak – Kaltim; 01/08/2020

Hormat Kami ketuju Tapol- Papua
1). Bucthar Tabuni
2). Agus Kossay
3). Steven Itlay
4). Ferry Kombo
5). Alexandre Gobai
6). Hengky Hilapok
7). Irwanus Uropmabin.

B.T

Mahasiswa Tolikara Kota studi Jayapura Menolak Otsus Jilid dua

Almarhum Otsus

VOICE FOR MANY PEOPLE. Jakarta (29/07/20) dilansir dari salah satu akun Facebook milik Mahasiswa Asal Tolikara Ronny W. Lambe. Yang mana dalam akun privasi miliknya Ronny W.Lambe. ia menulis tulisan dengan judul “Menyuarakan,Kegagalan

MENYUARAKAN, KEGAGALAN

Kehidupan akan selalu berhadapan dengan yg namanya Kematian (wafat). Hal ini di rasakan dalam setiap rakyat jelata di atas negerinya, bagi mereka yang selalu mempertayakan kehidupan selanjutnya demi Kebutuhan akan hidup dan melupakan mereka yang mempertahankan Hidup dan jati diri.

Gagal, merupakan sesuatu yang di rasakan oleh setiap rakyat dalam Naugan kintruksi Pembangunan berkelanjutan di negeri Papua. Eee..20 Tahun lamanya dengan berbagai terobosan pikiran unk membangkitkan semangat namun hal itu masih belum di rasakan.

Penolakan Hingga Menyuarakan adalah hal dimana, Sebab yang Rasa dalam penyentuhan sebagai kesenjangan kehidupan adalah Gagal.

Tertembak, di pukul, di kejar Hingga Menuju Kematian diatas rumah sendiri; Pencuri datang hanya unk Menciri dan Membunuh.
21 November 2001 – November 2021, adalah suatu lahirnya kekuatan produk Hukum dan Berakhir juga dengan wafat nya produk Hukum otsus November 2021.

Dengan Rasa sadar setiap insan yg tumbuh Terus memberikan dukungan dalam padangan politik bahwa kehidupan kita sebagai rakyat papua sedang Di Tindas dan rampas sebagai Gadis jelita yang baru usia dini tumbuh Sumbur. ( Rakusnya minta ampun). TolakOtsus Jilid II

Astol waena,29/07/2020
(R.W.Lambe)

Kembalikan Hak dan Kedaulatan Rakyat Papua

Lukas Enembe [Gubenur Papua] & Dominggus Mandacan [Gubernur Papua Barat]

KEMBALIKAN HAK DAN KEDAULATAN RAKYAT PAPUA.YANG TERHORMAT KEDUA GUBERNUR PAPUA DAN PAPUA BARAT

VOICE FOR MANY PEOPLE. Jakarta (24/07/20) dilansir dari salah satu akun Facebook milik Ketua OPM TPNPB Jeffrey Bomanak. Yang mana dalam akun privasi miliknya Jeffrey Bomanak. ia menulis tulisan dengan judul “Kembalikan Hak dan Kedaulatan Rakyat Papua”

Inilah saatnya untuk anda berdua mengukir sejarah sepanjang Masa bagi rakyat bangsa Papua, demi dan untuk kehidupan bumi Dan Manusia Papua.

Anda berdua adalah pemimpin yang sedang menjaga sisa sisa Manusia Papua dari kepunahan Ancaman kolonial dan kapitalis.

Kami Rakyat Papua sudah Muak Dan merasa keji dan jijik Hidup bersama kolonial Indonesia, karena kami tahu didalam NKRI kami semua Akan punah Termasuk anda berdua Juga akan punah.

Jabatan, uang, Pujian, kekayaan, Kehormatan yang diberikan kepada anda berdua adalah Hal yang laknat Dan bengis, semua itu tidak Ada ukuran dan bandingan berdasarkan darah, dan pengorbanan Rakyatmu yang dibunuh secara sistymatis yang sulit diklarifikasikan secara structural maupun kultural.

Semua rakyat papua yang punah atas mama New York agreement, integration, militerisasi, DOM, Pepera Hingga Otda dan Otsus sedang menanti keputusan dan sikap akhirmu untuk Menolak dan mengembalikan kedaulatan kami yaitu kedaulatan rakyat Papua yang tulus dan sejati.

Tuhan, Alam Dan seluruh Moyange leluhur bangsa papua sedang menangis Dan terus Mengikuti kebijakan anda siang dan malam hingga biarkan matahari menyingsing dari ufuk timur dengan sebuah harapan akan kedaulatan rakyat yang Sejati.

Kalian berdua tidak lama lagi Akan pergi dan meninggalkan kami namun keputusan anda berdua Akan tercatat didinding sanubari setiap anak negeri yang Ada Dan Akan lahir kemudian.

Kedaulatan kami yang Ada dipundak anda berdua adalah kedaulatan milik Allah, kedaulatan milik Bangsa Dan Bumi Papua, jangan buang kedaulatan kami dikolam uang, Jabatan dan kekuatan.

Kami tidak perlu uang, kami tidak perlu Pembangunan, kami tidak pemekaran, kami tidak Pujian, kami tidak perlu senyum dan segala galahnya.

Jiwa, tangisan Dan harapan kami bersama kalian berdua diakhir akhir keputusan pengembalian OTSUS Jilid II ini.

Kami hanya perluh kembalikan Kedaulatan kami karena kami adalah Ssebuah bangsa yang memiliki harga diri dan Kehormatan, martabat sama seperti bangsa- bangsa lain di bumi.

SALAM KEDAULATAN RAKYAT BANGSA PAPUA.

Atas Nama Rakyat Bangsa Papua, Penanggung jawab Politik Perjuangan Bangsa Papua.
Ketua OPM/TPNPB
Jeffrey Bomanak.

Natalius Pigai Apresiasi Keputusan Lockdown Papua, Pusat Jangan Asal Tolak

Natalius Pigai

Natalius Pigai Apresiasi Keputusan Lockdown Papua, Pusat Jangan Asal Tolak!

RMOLBANTEN; Langkah Gubernur Papua, Lukas Enembe yang melakukan penutupan akses penerbangan dan kapal laut dari dan ke Papua patut mendapatkan apresiasi.

Demikian disampaikan aktivis HAM, Natalius Pigai dalam keterangannya, Rabu (25/3).

Natalius menilai sikap pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang menolak rencana kebijakan Pemprov Papua itu agar tidak semena-mena.

Sebab, itu menjadi hak otonomi daerah Papua yang justru melakukan langkah antisipatif dari pandemik Covid-19 yang tidak nampak secara kasat mata.

“Saya apresiasi keputusan Pemprov Papua menutup akses penerbangan dan kapal, dan keputusan bekerja dari rumah,” terang Natalius Pigai di Jakarta.

“Pemerintah pusat diminta jangan asal menolak keputusan gubernur, Jakarta (pusat) harus menjelaskan sistem kesehatan (stengthen healht system) yang menjamin blockade serangan virus yang tidak terlihat ini. Kalau Jakarta belum mampu memberi jaminan secara transpran maka keputusan muspida Papua harus didukung,” imbuhnya menambahkan.

Natalius menyadari, keputusan lockdown sangat sulit karena mesti memikirkan sejumlah pertimbangan yang matang dan tepat oleh pemerintah pusat.

Namun, pemerintah pusat juga sedianya menghargai keputusan daerah yang lebih antisipatif.

“Jakarta memahami karantina wilayah atau lockdown yang menjadi domain pemerintah pusat, tetapi di dalam keputusan muspida dan tokoh masyarakat (Papua) tidak ada istilah karantina wilayah, tetapi menutup akses sementara. Akses masuk tenaga medis dan alkes masih dibuka,” ujarnya.

Kata mantan Komisioner Komnas HAM ini, di Papua sangat minim dan langka alat pelindung diri (APD) seperti hand sanitizer dan Masker yang digunakan oleh masyarakat untuk mengantisipasi keganasan virus mematikan itu.

“Pemprov Papua saat ini sedang mengalami kesulitan mendapat masker dan hand sanitizer. Saya kawatir Indinesia tidak terlalu transparan dalam penanganan wabah Convid-19 akan bernasib seperti Italia. Itulah yang dikeluhkan hampir semua media asing saat ini,” pungkas Natalius Pigai dilansir dari Kantor Berita Politik RMOLID.Tulis aku Facebook Natalius Pigai

Cacatan.
Tulisan dipublikasikan atas perijinan, dari sumber penulis Akun Facebook pribadi Natalius Pigai

Dinus Berpasangan Dengan Sonny Calon Bupati dan Wakli Bupati Kabupaten Tolikara 2022-2027

VOICE FOR MANY PEOPLE. Jakarta (09/07/20) dilansir dari salah satu akun Facebook milik kader terbaik, bung Yeromi Bembok, S.E, Yang mana dalam akun privasi miliknya Lebah Toli. ia menulis tulisan dengan judul “Dinus Berpasangan Dengan Sonny Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara 2022-2027”. berikut Tulisanya

“Dinus Berpasangan Dengan Sonny Calon Bupati dan Wakli Bupati Kabupaten Tolikara 2022-2027”

Pemilihan Kapala Daerah sebelas Kabupaten Provinsi Papua akan di gelar hanya tersisa dalam waktu satu tahun berapa bulan termasuk kabupaten Tolikara. Untuk itu, Partai Nasional Demokrat (NasDem) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menjadi bandar utama untuk pasangan Dinus Wanimbo, SH. M.H sebagai calon Bupati dan Sonny Wenne Wanimbo, S.IP sebagai Wakil Calon Bupati Kabupaten Tolikara 2022-2027.

Satu satunya cara untuk memotong generasi guna kemajuan dari semua lini kehidupan sosial rakyat Tolikara. Kedua pasangan dengan jiwa memimpin merakyat dengan pemimpin Orator Ideolog. Bahkan Misi alami utama hampir mirip yang melekat pada kedua beliau tersebut yaitu lebih kepada kemanusian;
“Dinus, membutuhkan manusia sebagai SDM Tolikara unggul adalah suatau keharusan yang beliau impikan dan Sonny berniat besar mengtiadakan perbedaan guna membangun Tolikara lebih maju dalam kebersamaan”.

Dengan latar belakang berbeda dan juga dasar kekuatan jelas, mulai dari; dukungan partai Politik (perahu) basis dukungan (wilayah/Dapil), dan keberpihakan kedua beliau pada rakyat secara pasti!

Oleh sebab itu, Kepastian akan membawa perubahan telah melekat pada kedua pemimpin akan secara mutlak. Maka, kita sebagai manusia yang dapat melihat pada siang hari, terhadap problem daerah Tolikara semuanya jawaban ada pada mereka berdua.

Jika, perubahan daerah kami ingin tercipta dari sudut pandang kedua beliau tersebut. Pikiran perbedaan di otak anda dan saya harus bersatu secara mutlak dipadukan sikap kita.

Bersama Sang Merakyat &
Bersama Sang Orator Ideolog, Menuju Tolikara Maju. Lebah Toli

Martin Luther King, Pun Tewas Ditembak Karena Melawan Rasisme di Amerika

Gambar: Martin Luther King Jr


Perlakuan Rasisme adalah konflik Batin bagi kulit Hitam yang terus subur hingga sekarang
Pada tahun 1955 Martin Luther King memimpin aksi boikot terhadap kebijakan bus yang memisahkan kulit putih dan hitam. Kasus bermula ketika Rosa Parks ditahan polisi di Montgomery karena duduk di bangku untuk kulit putih.?
Dalam pidatonya saat konvensi nasional Federasi Buruh dan Kongres Organisasi Industri Amerika (AFL-CIO) pada 11 Desember 1961, King menyatakan sudah saatnya warga kulit hitam mendapatkan upah layak. Pidato King di Lincoln Memorial menjadi salah satu momentum paling penting dalam perjuangan warga kulit hitam.
Usaha Martin terpaksa berakhir dengan tragis. Memphis menjadi saksi bagaimana King tewas ditembak seorang suprematis kulit putih bernama James Earl Ray pada 4 April 1968, tepat hari ini 51 tahun lalu. Kematian King mengakibatkan kerusuhan terjadi di seluruh negeri. Warga kulit hitam kehilangan salah satu juru bicaranya yang paling hebat. (tirto.id)
Pertama Kali Kulit Hitam Menjadi Presiden, Belum Juga Menghapus Rasisme di Amerika
Kemenangan Obama telah membuat sejarah baru di AS Pada 4 November 2008. Ia menjadi warga Afrika Amerika pertama yang berhasil menginjakkan kaki di Gedung Putih.?
Presiden Barack Obama mengatakan Amerika Serikat belum mengatasi masalah rasismenya. Berbicara kepada komedian Marc Maron dalam wawancara untuk podcast-nya, Obama mengatakan, “kita belum pulih dari rasisme.”
Ia kemudian menggunakan kata negro, yang digunakan untuk merujuk pada warga kulit hitam dan di Amerika berkonotasi rasis.
Dua debate Obama menjadi Presiden, Rasis belum juga sembuh. Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama secara mengejutkan menggunakan cercaan rasial untuk meluapkan kejengkelannya atas “penyakit” rasisme di AS yang tidak kunjung sembuh.
Almarhum Mantan Presiden Zimbabwe Robert Mugabe pernah berpidato di depan rakyat di Negara yang bahwa, “Rasisme tidak akan pernah berhenti selagi mobil putih masih menggunakan ban hitam.”
Apakah Konflik di Papua karena Rasisme yang sudah membusuk?
Jika jawabannya adalah Ia, maka perlukah orang asli Papua harus menjadi Presiden, Kedutaan, Menteri, Gubernur dan Bupati. Jika tidak, kenapa orang Papua meminta jabatan. Masalah Papua sangat kompleks dan sungguh serius. Persoalan besar tidak bisa diselesaikan oleh satu atau lebih oleh pejabat tinggi Negara, sekalipun Presiden.
Rezim pertama di Era Jokowi-JK (2014-2019) ada orang asli Papua menjabat sebagai pejabat Negara tertinggi Republik Indonesia. Ibu Yohana dan Bapak Fredy Numberi. Apakah hari ini tanah Papua sudah damai dan hidup sejahtera? Silakan menilai sendiri, jika anda kecewa dengan kabinet kerja Jokowi.
Konflik di Papua sama tidak beda jauh dengan saudara kita di Africa, Aborigin dan Indian sejak itu dan hingga kini. Rakyatnya diperdadukan para Penguasa dunia yang mengendalikan dunia. Karena kepentingan segelintir orang di salah satu Negara, sudah pasti rakyatnya dibuat sepertinya boneka.
Rasisme sudah ada semenjak orang Papua hidup bersama Indonesia pada tahun 1961. Pada Senin 19 Agustus 2019 dua bulan yang lalu, mahasiswa Papua di Surabaya mengalami rasisme dan persekusi. Seluruh tanah Papua ramai memprotes. Rasisme sudah ada semenjak Ir. Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat untuk membubarkan Negara West Papua.
Sekalipun orang asli Papua memimpin Indonesia selama dua dekate atau lebih, rasisme tidak akan pernah sembuh. Obama yang memimpin Negara super power dengan masyarakat yang secara Intelektualitasnya tinggi saja tidak mampu menekan rasisme di Amerika Serikat.
Rasisme adalah konflik batin yang akan terus ada karena orang Papua hanya inferior di Negeri ini. Minoritas hanya boleh hidup dengan kecerdasan yang hakiki dengan memiliki ruang kerja yang kecil.


Penulis Usman Weya adalah Mahasiswa Papua asal Lapago yang mengkritisi kinerja serta ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat Papua di tanah Papua.

Paguyuban “Nusantara” Itu Orang Jawa [Natalius Pigai Membongkar]

[Natalius Pigai~Aktivis Kemanusiaan]

PAGUYUBAN “NUSANTARA” ITU JAWA
Oleh. Natalius Pigai

Pernyataan dari Junaedi Rahim, Koordinator Lintas Paguyuban Nunsatara se-Provinsi Papua:

“Rasis ini tidak pernah terjadi di OAP, tapi terjadi di kami orang pendatang. Kita ini dilakukan rasis terus, jadi yang selama ini terjadi itu selalu memutar balikkan fakta dari OAP.”

Saya tidak kenal anggota paguyuban ini dari suku mana saja. Saya ingin membagi sedikit pengetahuan yang saya miliki tapi tidak banyak orang Indonesia yang tahu.

Tulisan ini ilmiah dan akan membantu membuka mata bagi orang Sumatera, Sulawesi, NTT, Maluku. Mengapa Yusuf Kalla tidak akan bisa jadi Presiden, mengapa Sumatera Melayu dan Islam masih di pinggiran politik negara ini. Emang kalian siapa di negeri “Nusantara ini?. Jusuf Kalla sudah bilang butuh waktu 100 tahun lagi jadi majikan di negara ini, bisa lebih tapi mungkin saja jadi “Babu dan Hamba Sahaja sudah pasti?. Mengapa? ikuti ulasan ilmiah dan bebas nilai. boleh setuju juga boleh bantah.

Nama organisasi Paguyuban Nusantara terdiri dari 2 kata. 1. Paguyuban asal dari bahasa Jawa dari suku kata “guyup atau keluarga inti yang sedarah. Panguyuban artinya Ikatan persaudaraan atau genealogis yang sama. Dalam bahasa Ferdinan Tonies adalah Gemeinschaft. 2. Lawan dari Patembayan atau ikatan organisasi yg tidak mesti sedarah yang mana Ferdinan Tonies sebut Gesellschaft.

Kata “NUSANTARA” itu hanya milik Jawa. Nusantara berasal dari bahasa Sansekerta sama dengan; Samudranta, Dwi Panta atau Nusa Tutur oleh orang2 gujarat. Kata Nusantara itu istilah Hinduisme dan mitologi pewayangan misalnya dalam epic Mahabharata di episode hanoman mencari Dewi Sinta dari Alengka ke Sysyira disebelah Timur Jawa Dwipa.

Hanya berlaku di Jawa dan Bali, dia tidak berlaku untuk bangsa Sumatera, Sulawesi, Maluku, apalagi Papua. Mungkinkah pengaruh sansekerta; India, Jawa dan Bali itu basis pilosofinya sama. Tiga tempat ini terkenal rasis (ada data) karena faktor falsafah dan ideologi?. Contoh di India setiap orang yg lahir diajarkan untuk menghormati kulit putih dan benci kulit hitam (rasism). Mungkinkah karena falsafah?

Filling Saya bahwa orang Islam belum tentu nerima kata “Nusantara” karena kata itu berbau Hinduisme. Demikian pula bangsa Melayu kata itu karena berbau Jawaisme. Sejauh secuil pemahaman saya, tidak jelas prasasti berbahasa sansekerta di sumatera, mereka pake prasasti arab atau samarkand, kecuali pemberian nama di komering “Kota Negara” di Sumsel.

Baca juga https://monitorpapua.com/pernyataan-sikap-suara-orang-asli-papua-terhadap-paguyuban-nusantara/

Silakan bantah dengan argumen rasional jangan pakai buku sejarah terbitan Kemendikbud karena patut disangkaw rekayasa dan doktriner. Sy pakai referensi Asing.

Tuhan kasih hikmat lebih untuk memotret kedok kejahatan bahwa sejak dulu Kata “Nusantara” itu adalah pagar pemisah, disintegratif, separatis dan segregatif antara Jawa Hinduism dan Suku2 lain dan juga Islam. Kita Test hapus kata “Nusantara” orang Jawa dan Hinduism, abangan dan priyayi dll pasti marah. Alasan mereka saya tahu. Ayo saya ajak debat ilmiah kalau ngga bisa debat lewat opini saja. Saya tahu dan paham sekali seberapa besar argumentasi pembelaan.

Dari sini orang Papua bisa paham bahwa rasisme mengakar, sistemik dan masif. Karena itu pemilik “Nusantara itu Air dan Orang Asli Papua itu minyak”.

(Natalius Pigai, Kritikus).

Memenjarakan Mhs/i PRODEM dan anti RASIS Bangsa Papua, Pengadilan Negeri Republik Balikpapan Mengadopsi Hkm pidana warisan Kolonial.Memenjarakan Mhs/i PRODEM dan anti RASIS Bangsa Papua, Pengadilan Negeri Republik Balikpapan Mengadopsi Hkm pidana warisan Kolonial.

Gambar: Kedua Tahanan, Dari Dokumen Pribadi [Voice For Many People]

𝐕𝐨𝐢𝐜𝐞 𝐅𝐨𝐫 𝐌𝐚𝐧𝐲 𝐏𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞. Banyak orang di Republik ini tidak sadar, bahwa “Hukum Pidana” yang di gunakan saat ini adalah hukum pidana warisan kolonial.

Dalam sejarah hukum kolonial pada tahun 1926, diberlakukan “Indische Staatsregeling” yang mendasari pembagian golongan Eropa, timur asing dan Pribumi. Belanda pada masa penjajahan, dapat menerapkan ordonansi hukum tergantung pada keingingan Penguasa pada saat itu, terutama kepada penduduk pribumi.

Penerapan ordonansi hukum yang berbeda, dan juga cenderung melemahkan penduduk pribumi, menjadi irisan sejarah hukum pidana, mengapa “jejak genetika rasisme hukum di republik” ini juga terjadi pada Orang Kulit Hitam., Ras Melanesia, di Tanah Papua.

Hal yang begitu memalukan pula, ketika ada tuduhan yang di benarkan secara “latah” oleh segelintir orang, yang tidak memiliki kecukupan pengetahuan tentang sejarah rasisme hukum terhadap warga kulit hitam, ras melanesia, di Tanah Papua, termasuk menuduh ke 7 orang yang ditangkap dan diadili di pengadilan Banjarmasin, Kaltim itu sebagai “Otak Pelaku Kerusuhan”.

Apa benar seperti itu? Mari kita uji rasionalitasnya.

Dalam sistem hukum pidana, yang di adili adalah “perbuatan melawan hukum”. seperti membunuh, menucuri, korupsi, dan lain sebagainya.

Definisi “otak pelaku kerusahan” terhadap 7 orang terpidana PN Balikpapan itu di peroleh dari mana?

Sampai saat ini, tidak ada bukti, bahwa ke 7 orang yang di pidana Pasal Makar itu, menyuruh orang orang untuk membakar fasilitas umum, yang ada dalam rekaman yang bahkan di upload di Media Daring (youtube), adalah orasi mereka menentang segala bentuk rasisme, dan pembunuhan yang terus terjadi di Tanah Papua.

Orasi menentang rasisme di depan ribuan massa, rakyat Papua, bukanlah bukti mereka “menyuruh masyarakat untuk melakukan pengurasakan di sejumlah tempat”.

Bahkan, reaksi demonstrasi/unjuk rasa, yang terjadi di Tanah Papua, pada bulan Agustus – September 2019 yang lalu, sebagai respon/tanggapan/reaksi, kekerasan verbalis rasisme dan pengrusakan Asrama Mahasiswa Papua di Kota Surabaya.

Akar masalah atau penyebab demonstrasi dan ekses kerusuhan sosial di Tanah Papua pada 2019 yang lalu, bukanlah “orasi 7 orang yang ditangkap”.. penyebabnya justru adalah rasisme di Surabaya, sedangkan, masyarakat Papua yang melakukan aksi demonstrasi dan termasuk 7 orang yang di tangkap tersebut adalah “merespons/bereaksi” terhadap pembiaran rasisme terhadap mahasiswa Papua yang saat itu, tidak di tindaklanjuti dengan penegakan hukum, sampai demonstrasi dan kerusuhan yang memaksa Pemerintah dan Penegak hukum memproses Pelaku rasisme.. Atas Dasar kesetaraan di depan hukum, dan prinsip negara hukum, negara tidak memproses pelaku rasisme, jika tidak ada tuntutan/gerakan social action yang dilakukan oleh Masyarakat di Tanah Papua.

Secara terang benderang, bahwa tuduhan terhadap 7 orang yang diadili oleh PN Banjarmasin, sebagai otak pelaku kerusuhan, sejatinya adalah penerapan hukum kolonial yang rasis terhadap Freedom Of Speech di Tanah Papua.. Dan penerapan pasal pasal yang di tuduhkan kepada mereka, dengan ancaman 15-17 Tahun penjara, merupakan pasal pasal yang membunuh “perjuangan anti rasisme terhadap rakyat hitam ras melanesia di Tanah Papua”.. peristiwa ini, akan terus menjadi preseden “rasisme hukum” yang akan terus menangkap dan mengadili setiap “kebebasan menyatakan pendapat di muka umum”.

Mengekspresikan pikiran, bukalah kejahatan makar.. Menolak perbuatan rasis, bukanlah kejahatan..
Menolak kehadiran militer yang membunuh rakyat kulit hitam ras melanesia di Tanah Papua, bukanlah kejahatan.

Penjahat sejati adalah mereka yang menggunakan hukum, sesuai selera dan kepentingan, dan menjual martabat hukum demi melindungi “kejahatan institusional” yang mengorbankan nyawa banyak manusia di Tanah Papua.

Bagi kami, makar itu adalah mereka yang “melecehkan hukum, keadilan, kebebasan berfikir, tidak menghargai nyawa manusia”.

Karena pemilik hukum sejati hanyalah Tuhan.

Penulis. Willem Wandik, S.Sos. Waketum Partai Demokrat
Repost. Voice For Many People
Jakarta 14/06/2020

Rasisme vs Makar Terhadap Black Man-Orang Hitam, Ras Melanesia di Tanah Papua

Foto [Willem Wandik, S.Sos Waketum Partai Demokrat] Dari Dokomen Pribadi Voice For Many People

CORET – CORET KONSEP
RASISME – MAKAR TERHADAP
BLACK MAN- ORANG HITAM, RAS MELANESIA DI TANAH PAPUA

Voice For Many People. Konsep Rasisme dan Makar ini harus dibahas dengan pendekatan beberapa isu secara “radikal/terbuka dan apa adanya”, yaitu diantaranya “How Policies to police” (bagaimana memproses kejahatan yang dilakukan oleh aparat di Tanah Papua)-terhadap orang hitam yang tewas di tembak dan dibunuh (keadilan bagi korban dan generasi Papua), Rasisme di Tanah Papua itu terkait erat dengan “criminal justice system” (ada kejahatan dalam sistem hukum yang diterapkan ke orang hitam di Tanah Papua), pendekatan pidana (one way/satu arah) menyelesaikan isu ketidakadilan, kemarahan, pembunuhan warga sipil, dll.. Kehadiran aparat menjadi “bodyguard” bagi suku suku non Papua, bereaksi cepat menangkap soal soal yang berkaitan dengan orang orang Black Man Papua, seminar tentang pembunuhan orang papua di bubarkan – (di suspect/dicurigai makar), unjuk rasa tentang pembunuhan orang papua (di suspect makar), menuntut keadilan hukum atas penembakan warga sipil yang tidak bersalah (di suspect makar) — inilah yang di sebut rasisme hukum – yang justru terjadi adalah alat negara/kepolisian/militer/kejaksaan/pengadilan menjadi alat “criminal justice system” bagi orang orang hitam di Tanah Papua..

Seperti ucapan terkenal dari seorang nasionalis kulit hitam keturuan Afro – American Mr. Malcom X yang meninggal tewas di bunuh pada tahun 1962, beliau mengatakan bahwa “Jika anda hitam, maka anda akan masuk penjara”.. paradigma ini, relevan dengan “perasaan kebatinan/psikologi korban orang hitam di Tanah Papua” bahwa karena “kami hitam” dan oleh karena itu, “kami boleh di tangkap, di penjara, di adili, dan juga dapat dibunuh sewaktu waktu”, dan dikuburkan begitu saja, tanpa jawaban keadilan dari negara.. dan kondisi ini telah berlangsung sejak 1960 an sampai hari ini…

Berbicara – di tangkap
Seminar – dilarang dan di tangkap
Studi – di persekusi oleh ormas/kelompok masyarakat
Unjuk rasa – dilarang, di tangkap dan ditembak.
Mempertahankan Tanah Adat/kebun – di bunuh/ditembak
Para pendeta diwilayah pelayanan – ditembak dan terbunuh

Selain kekerasan fisik, kekerasan verval juga terjadi, menyebut orang hitam Papua “monyet”, dalam insiden sodara natalius pigai “di sebut Gorila”, dll.. kekerasan verbalis yang rasis yang menyakitkan hati orang hitam Papua, tidak pernah di sikapi serius oleh negara.. Jika menghina suku identitas atau pejabat Pemerintah di Pusat, kepolisian cepat bereaksi menerapkan penegakan hukum.. ini tentunya tidak adil dan diskriminatif..

Contoh: Musisi Ahmad Dani menyebut “orang bodoh” ke masyarakat surabaya, di jatuhi hukuman pidana.. Presiden/pejabat menteri yang tersinggung dengan ucapan masyarakat/tokoh/orang tertentu, yang menghina martabat pejabat, di proses segera oleh kepolisian.. sedangkan perlakuan rasisme baik dalam bentuk “ucapan verbal, menyebut orang hitam papua monyet, gorila” dan juga tindakan alat negara yang rasis, menembak dan membunuh warga sipil, tidak bersalah, dibunuh karena orang hitam, tidak pernah di proses secara serius oleh negara.. catatan: tindakan rasisme verbal maupun rasisme hukum/rasisme membunuh dengan sengaja orang hitam di Tanah Papua, menyakiti jutaan orang hitam di Tanah Papua, dan memori “amarah” itu direproduksi oleh anak anak muda/mahasiswa, dalam bentuk gerakan perlawanan, yang dapat disaksikan di berbagai kota studi, yang berimplikasi terhadap penangkapan anak anak muda ini dengan tuduhan pasal makar yang rasis.

Pendekatan pidana (one way procedure/satu arah) yang dimaksud adalah, hukum tajam, beringas, tidak berperikemanusiaan, bahkan membunuh orang Tua, remaja – anak anak sekolah, pendeta, jika itu menyangkut orang orang hitam “black man” di Tanah Papua.. sedangkan, terhadap suku suku lain non Papua yang ada di Tanah Papua, digunakan pendekatan sistem hukum yang lunak dan persuasif.. termasuk tidak ada seorangpun dari aparat yang menembak mati orang orang hitam di Tanah Papua yang di adili oleh negara.

Perhatikan himbauan moral mencegah siklus kekerasan, isu tentang “nyawa manusia si Tanah Papua” berikut ini:

Police should have the skills and cultural competence to protect and serve our communities without killing people..

Polisi harus memiliki keterampilan dan kompetensi dalam bentuk kultur/budaya/kebiasaan, yang wajib mengedepankan sikap melindungi dan melayani masyarakat kita tanpa membunuh orang.. To protect and Serve without killing people (melindungi dan melayani tanpa pembunuh orang).

Kata kunci diskusi rasisme versus Makar (Rasis vs Makar) yaitu:

1). Rasisme sebagai penyebab yang mendahului “presumsi” makar.. ketidakpuasan terhadap rasisme hukum, keadilan, SDA, banyaknya orang Papua yang mati, operasi militer, rasisme verbalis, di wujudkan kedalam perjuangan “simbolik” bintang kejora.. perjuangan simbolik ini mirip dengan pledoi bung karno yang menggunakan narasi “bangsa indonesia menggugat” di hadapan hakim belanda.. Dan presiden RI ke 4, Gusdur tidak mempermasalahkan penggunana bendera bintang kejora, sebagai simbol separatisme, tetapi menjadi simbol kultural.. ini yang dilupakan oleh para pemimpin nasional di hari ini.

berbeda pemimpin, berbeda pula tafsir dan kebijakannya terhadap Tanah Papua. Padahal masalah yang dihadapi di Tanah Papua tidak pernah berubah, selalu sama, dan terus berulang disepanjang tahun, disepanjang beradaban (yaitu, kematian, perstiwa berdarah, pembungkaman freedom of speech, justifikasi makar, dst).. Jika ingin menciptakan Tanah Papua sebagai Tanah Injil yang damai, maka terimalah, bangsa kulit hitam, ras melanesia apa adanya, bukan “Karena Ada Apanya??”.demi SDA, demi emas, demi minyak, demi kekayaan hutan, demi suara politik, demi pencalonan pilpres, demi pencitraan dll.


2). Ada masalah “criminal justice system,” yaitu alat negara di Tanah Papua melakukan kejahatan yang tidak bisa di adili.. Bangsa Indonesia harus belajar dari kasus meninggalnya Mr. Goerge Floyd, dimana petugas kepolisian yang terlibat secara langsung maupun yang hanya membiarkan peristiwa kematian itu terjadi, tidak kebal hukum.. prinsip negara hukum “bukan kekebalan hukum bagi segelintir orang” harus berusaha di tegakkan di Tanah Papua.


3). “How policies to police”, yaitu bagaimana menegakkan hukum atas perilaku aparat yang melampaui prosedur dasar, sekedar “to serve” (melayani) dan to protect (melindungi) masyarakat, justru yang terjadi “killing people” membunuh orang orang hitam di Tanah Papua..

Selama, ketiga isu besar itu tidak diselesaikan oleh negara, perlu kami garis bawahi, negara dalam aritan pusat, sebab kewenangan menyangkut keamanan bukan di Pemerintah Daerah.. Maka selama itu pula, “Narasi Makar” akan terus bermunculan pada persepsi Pejabat Pusat, karena tidak pernah mengerti substansi masalah yang sedang mereka hadapi di Tanah Papua.

Kami, For Papua, parlemen pusat RI, bermimpi, Tanah Papua itu harus merdeka. merdeka dari rasisme sistematis..

Satu nyawa itu sangat berharga bagi warga nusantara di Tanah Papua.

Berikut Link Video Dialog Rasisme Vs Makar👇https://youtu.be/6CBuoBmkaY0

Cacatan.
Tulisan dipublikasikan atas permitaan dan atas perijinan, dari sumber penulis Willem Wandik, S.Sos. DPR RI Komisi V Dapil Papua & Waketum Partai Demokrat.

Jakarta 14/07/2020
Waktu 12:27 Wib
Repost : Voice For Many People